Kependudukan Belanda di Indonesia erat kaitannya dengan Balai Pustaka, baik Balai Pustaka sebagai angkatan maupun sebagai perusahaan pemerintah. Pendirian Balai Pustaka pada tahun 1917 didasari oleh program Politik Etis Pemerintah Belanda dalam bidang pendidikan. Secara garis besar, buku-buku terbitan Balai Pustaka saat itu dapat dibagi atas tiga jenis. Pertama, buku untuk anak-anak. Kedua, buku hiburan dan penambah pengetahuan dalam bahasa daerah. Ketiga, buku hiburan dan penambah pengetahuan dalam bahasa Melayu yang kemudian menjadi bahasa Indonesia.
Pada dasarnya, penyair-penyair yang tergolong ke dalam Angkatan Balai Pustaka adalah mereka yang karya-karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka sekitar tahun 20 sampai 30-an. Oleh karena itu, peran Balai Pustaka tentu saja sangat penting dalam perkembangan kesusastraan Indonesia modern, ditambah lagi pada masa itu Balai Pustaka adalah satu-satunya penerbit buku sastra yang ada di Indonesia. Peran Balai Pustaka menjadi lebih penting lagi ketika perusahaan tersebut dikaitkan dengan lahirnya kesusastraan Indonesia modern.
Commissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur atau “Komisi untuk Bacaan Sekolah Pribumi dan Bacaan Rakyat” yang didirikan oleh pemerintah Belanda tahun 1908 adalah cikal bakal dari Balai Pustaka. Komisi tersebut dibuat untuk memerangi bacaan liar dan untuk memerangi ideologi tertentu yang saat itu banyak beredar di masyarakat. Komisi tersebut menyediakan bacaan ringan dan bermutu bagi para lulusan sekolah rendah. Karena tugas komisi tersebut dianggap terlalu banyak, pada tahun 1917 didirikanlah Balai Pustaka.
Karya sastra banyak diterbitkan oleh Balai Pustaka mulai tahun 20-an dan sejak itulah muncul istilah “Sastra Balai Pustaka” yang kemudian pengarang-pengarangnya dikategorikan menjadi angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka sebagai satu-satunya perusahaan penerbitan di Indonesia benar-benar telah dimanfaatkan dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Setiap pihak yang berurusan dengan Balai Pustaka hampir dipastikan menyimpan itikad-itikad tersembunyi yang diselubungkan melalui formalitas Balai Pustaka.
Pemerintah Belanda adalah pihak yang paling berpengaruh dan memiliki kepentingan dalam pendirian Balai Pustaka. Bagaimana tidak? Hal tersebut karena pemerintah Belandalah yang telah mendirikan Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan dengan latar belakang politik. Dengan demikian, sudah tentu pihak pemerintah Belanda memiliki kepentingan politik dari pendirian Balai Pustaka tersebut, baik yang dinyatakan maupun terselubung. Secara formal, pemerintah Belanda menyatakan Politik Etis, namun kenyataannya Politik Etis bukanlah satu-satunya latar belakang kepentingan dari pendirian Balai Pustaka.
Dapat dikatakan bahwa tujuan utama Balai Pustaka didirikan adalah untuk mengontrol karya-karya sastra yang beredar di masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui karena Balai Pustaka memiliki syarat-syarat bagi karya-karya yang akan diterbitkannya. Buku-buku yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tentu saja harus sejalan dengan pemerintahan. Buku-buku yang beredar jangan sampai merugikan pihak pemerintah. Karya-karya yang terang-terangan menyatakan nasionalisme sudah pasti tidak akan diterbitkan. Semua syarat dan kebijakan dalam penerbitan harus memperkuat legitimasi kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia.
Dalam karya-karya yang diterbitkan Balai Pustaka, pemerintah Belanda mencoba mempengaruhi pikiran masyarakat untuk terus menganut hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Karya-karya hasil terbitan Balai Pustaka menyiratkan pesan mengenai pentingnya belajar dari bangsa Barat. Hal tersebut dapat dilihat dari tokoh-tokoh Belanda dalam novel-novel Balai Pustaka yang selalu mencerminkan tokoh baik dan penolong. Berbeda sekali dengan yang diperlihatkan oleh novel-novel terbitan swasta yang kerap kali menampilkan orang Belanda sebagai tokoh pemabuk, penjudi, atau pun suka bermain perempuan. Secara eksplisit pengungkapan pentingnya belajar dari orang Barat dapat dilihat dari kutipan dalam “Pendahoeloean” buku Intipan Masa Soeltan Abdoelhamid (Balai Pustaka, 1922) karya A.f. Imran yang dikutip dari Maman S. Mahayana dalam buku 9 Jawaban Sastra Indonesia (Bening Publishing, 2005), sebagai berikut.
“Dalam bahasa Melayu pun telah ada jua buku-buku cerita, tetapi kebanyakan cerita dewa, mambang, hantu, dan lain-lain sebagainya yang merusakkan akal dan mengotorkan fikiran, hati, dan itikad.
Cerita-cerita yang berguna dan yang dimajukan bangsa Barat ialah semua yang berkenaan dengan keadaan dan kehidupan manusia dan bangsa dalam dunia ini, betapa orang jadi mulia dan tinggi.
Saya amat gemar dan ingin kalau tersiar di antara bangsa kitadan pada segenap negri kita cerita dan pengajaran yang berguna itu, seperti didapati pada bangsa Barat, dan bangkit dan maju bangsa kita seperti kemajuan mereka itu pula.”
Kuatnya pengaruh Balai Pustaka dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu tanpa disangka-sangka telah menciptakan sebuah semangat kebangsaan dalam diri masyarakat Indonesia, khususnya para pengarang, yang nantinya akan mereka tuangkan secara cerdik ke dalam karya-karya mereka. Semangat kebangsaan dituangkan melalui keinginan-keinginan pengarang yang disiratkan ke dalam cerita yang mereka buat. Dengan kata lain, karya-karya yang dihasilkan pada masa itu menyimpan semangat zaman yang luput dari perhatian pemerintah Belanda. Misalnya saja pada novel Sitti Nurbaya. Marah Rusli menyampaikan rasa nasionalismenya melalui Datuk Meringgih, tokoh antagonis yang notabene akan dibenci pembacanya. Datuk Meringgih mempelopori perlawanan kepada Belanda yang memungut pajak seenaknya kepada para pengusaha. Dari sini, dapat dilihat bahwa ada niat dari pengarang untuk menggerakkan masyarakat untuk melawan penjajah yang diungkapkannya melalui Datuk Meringgih.
Bibliografi:
Atmazaki, dkk. 1998. Obsesi Pengarang Periode Balai Pustaka. Jakarta: Departemen Pendidian dan Kebudayaan
Eneste, Pamusuk. 1988. Ikhtisar Kesusastraan Indonesia Modern Untuk SMA dan SMTA yang Sederajat. Jakarta: Penerbit Djambatan
Mahayana, Maman S. 2005. 9 Jawaban Sastra Indonesia: Sebuah Orientasi Kritik. Jakarta: Bening Publishing
Penulis: Winda Andriana, Mahasiswi Sastra Indonesia FIB UI
