Penulis : Sri Pujianti

Mahasiswi Sejarah Universitas Indonesia

Kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang berdampak pada kehidupan kaum wanita di Indonesia

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang pada kaum wanita berdampak dalam berbagai aspek kehidupan wanita di Indonesia. Masa pendudukan Jepang yang tergolong singkat namun membawa pengaruh dan luka serta penderitaan yang dalam bagi kaum wanita di Indonesia. Jika dibandingkan dengan dampak yang muncul bagi wanita di Indonesia selama penjajahan Belanda yang masa penjajahannya tergolong lama, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

a. Masa Pendudukan Jepang:

Pada waktu kedatangan Jepang ke Indonesia di Tarakan bulan Maret 1942, Jepang melakukan propagandanya agar rakyat Indonesia mendukung Perang Asia Timur Raya. Propaganda ini pun tak hayal juga dilakukan terhadap kaum wanita di Indonesia. Kebijakan propaganda Jepang tersebut memberikan pengaruh baik positif maupun negatif bagi kaum wanita di Indonesia.

Pada masa awal kedatangan Jepang ke Indonesia, pendidikan di Indonesia sempat terhenti karena suasana perang yang mewarnai kehidupan pada masa itu. Baru kemudian setelah konsolidasi militer, pemerintah Jepang membuka kembali sekolah-sekolah yang pernah ada pada masa kolonial. Namun dalam penerapan kurikulum dirobah oleh pemerintah Jepang. Bagi pemerintah Jepang pendidikan sama baik untuk pribumi, warga timur asing dan untuk warga Jepang itu sendiri. Kaum wanita diperbolehkan mengenyam pendidikan walaupun diakui jumlah wanita yang sekolah sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki.

Ketika perang keberadaan kaum wanita cukup diakui, karena pada masa ini kaum wanita menjadi pendamping dalam perang, baik untuk urusan logistik, perawatan tentara perang,  maupun untuk urusan kebutuhan biologis para tentara Jepang. Akan tetapi peran wanita yang baik-baik hanya bisa dirasakan oleh kaum wanita yang tergabung dalam organisasi-organisasi resmi pemerintahan Jepang, sedangkan bagi kaum wanita yang berada pada level pendidikan rendah dan ekonomi lemah maka yang dirasakan adalah sebuah keterpaksaan, siksaan, penderitaan dan hancurnya masa depan.

b. Masa Penjajahan Belanda:

Pada pergantian abad ke-18 secara resmi pergantian pemerintahan Indonesia pindah dari tangan VOC ke tangan pemerintahan Belanda. Kepindahan tampuk kekuasaan ini tak dapat dihindari karena keterdesakan pemerintahan akan kebutuhan dana untuk perang. Politik kolonial sejak tahun 1800 sampai kira-kira 1870 terombang-ambing antara gagasan sistem dagang dan gagasan sistem pajak. Pada awal ekspansi Belanda ke Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia yang ada di Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu akhirnya pemerintah kolonial menetapkan kebijakan penjajahannya pada upaya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia dengan menerapkan ‘polotik etis’. Politik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial ini juga membawa dampak bagi kaum wanita yang ada di Indonesia pada saat itu.

Masa penjajahan Belanda, kaum wanita tidak boleh melakukan pekerjaan diluar pekerjaan rumah tangga. Aktivitas organisasi wanita Indonesia tak lepas dari urusan ekonomi dan sosial kerumahtanggaan. Pada tahun 1912 di Jakarta berdiri organisasi Poetri Mardika, yang menjadi pelopor bagi organisasi wanita dalam pemberian hak untuk wanita bertindak diluar rumah. Akan tetapi semua gerak gerik organisasi ini dikontrol oleh pemerintah kolonial. Jika dirasa kegiatannya akan mengganggu, maka akan dibubarkan secara sepihak.

Adapun kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial terhadap bidang pendidikan, bahwa pendidikan hanya dikhususkan untuk kalangan elit dan diutamakan untuk laki-laki. Wanita yang memperoleh pendidikan adalah anak-anak wanita keturunan Belanda dan juga anak-anak yang orang tuanya bekerja pada pemerintah kolonial. Kehidupan pendidikan yang didapat oleh kaum wanita hanyalah keterampilan-keterampilan khusus untuk rumah tangga, dan bagi kaum wanita yang berasal dari kalangan bawah umumnya bekerja sebagai buruh perkebunan, buruh tani, pemnabtu rumah tangga, danpenari keliling.

Kedatangan tentara militer Belanda ke wilayah Indonesia tanpa membawa istri-istri mereka menyebabkan kebutuhan akan wanita semakin meningkat. Mereka membutuhkan wanita sebagai penyalur kebutuhan seksual mereka, dan mereka melakukannya tanpa ikatan sebuah pernikahan. Dimana wanita-wanita itu dapat mereka temui di pasar-pasar Asia. Hubungan tanpa status ini sering terjadi karena adanya kepercayaan dari orang Eropa yang menganut agama Kristen bahwa tidak boleh menikah dengan wanita non-Kristen. Kalau pun ada dari mereka yang mensahkan hubungan dengan wanita beragama non-Kristen maka wanita itu harus dibaptis terlebih dahulu. Melalui hubungan yang sah itu, jika mereka mempunyai anak maka secara tidak langsung anak mereka itu mendapat nama ayahnya akan tetapi dibalik. Akan tetapi hubungan pernikahan yang terjalin ini tidaklan membawa kebahagian yang hakiki bagi kaum wanita karena mereka hanyalah dijadikan pemuas nafsu para perwira Belanda itu saja. Tak jarang dari perwira itu meski telah menikah mempunyai hubungan dengan wanita lain diluar.  Para wanita yang menikah dengan orang Eropa ini sering disebut dengan Nyai.

Dalam angkatan perang prostitusi menjadi bagian dari kenyataan hidup sehari-hari. Tidak ada pemisahan ras antara orang Indonesia dengan serdadu Eropa, mereka sama-sama tinggal dibarak-barak. Dibarak-barak ini menjadi salah satu tempat yang membawa penderitaan bagi kaum wanita. Selain dipekerjakan sebagai buruh perkebunan, mereka juga dipaksa untuk melayani kebutuhan biologis orang-orang yang ada dibarak-barak tersebut, tanpa mereka diberi tempat bermukim yang tetap. Tak jarang dari kaum wanita tersebut terkena berbagai penyakit yang nantinya berujung pada kematian dan mereka dibiarkan meninggal dijalan-jalan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa baik masa penjajahan Belanda dan masa pendudukan Jepang, kehidupan kaum wanita di Indonesia baik wanita pribumi maupun wanita Eropa ataupun wanita dari negara lain seperti Cina dan Korea selalu medapat perlakuan yang sewenang-wenang dan selalu dinomor-duakan dalam segala hal. Misalnya saja dalam perang, wanita hanya dijadikan barisan belakang, dalam bidang pendidikan kaum wanita hanya segelintir saja yang memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada pola pikir dan budaya yang berkembang terhadap pandangan mengenai posisi kaum wanita. Barulah pada awal abad XX, kedudukan wanita mulai diperhitungkan dan wanita itu pun memberanikan diri untuk tampil dan menyebutkan hak-haknya, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Sumber:

Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, bab I: “Politik Kolonial Belanda dan Transformasi Polotik” dan bab II: “Struktur Sosial”. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Ricklefs, M. C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, bab 14: “Zaman Penjajahan Baru”. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.