Birokrasi Kerajaan Majapahit


Penulis : Sri Pujianti

Mahasiswi Sejarah Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Sebuah kerajaan yang berdiri pada masa Indonesia masa awal telah memiliki hierarki yang cukup baik, seperti struktur pemerintahan yang turun temurun, struktur ekonomi, tatanegara kerajaan, bahkan birokrasi yang rumit pun telah ada. Akan tetapi hal itu sulit untuk diungkapkan dalam bahasa yang menarik, ditambah lagi sulitnya memahami bahasa-bahasa yang ada dalam prasasti-prasasti yang menyimpan banyak cerita mengenai kehidupan zaman kerajaan pada abad-abad awal, kerajaan Majapahit salah satunya.

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan kuno yang cukup banyak diulas mengenai kehidupan kerajaannya, baik struktur pemerintahan, raja-raja yang pernah berkuasa, maupun kehidupan masyarakatnya. Dari sumber-sumber yang telah ditemukan dan dipelajari oleh para ahli di dapat sebuah kesimpulan awal bahwa kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasi. Hal ini tergambar dari cerita yang terungkap umumnya berkisar pada masa keemasan Majapahit, sehingga tergambar bahwa kehidupan kerajaan Majapahit tak banyak berubah dari pemerintahan raja yang satu dengan raja berikutnya.

Pada makalah ini akan dibahas mengenai sistem birokrasi kerajaan Majapahit, terutama sistem birokrasi pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan raja Hayam Wuruk, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan pada masa ini juga sistem pemerintahan kerajaan Majapahit mengalami pembaharuan. Sistem birokrasi dalam sebuah kerajaan mempunyai peranan penting, karena mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan jalannya pemerintahan kerajaan seperti pergantian raja maupun pengangkatan aparatur kerajaan.

Kerajaan Majapahit dapat dikatakan sudah memiliki sistem birokrasi yang lengkap yang mencakup segala macam wewenang dan tugas dari aparatur pemerintahan. Berikut ini akan dibahas mengenai sistem birokrasi kerajaan Majapahit.

BIROKRASI KERAJAAN MAJAPAHIT

Asal-Usul Majapahit

Pada tahun 1292 negara Majapahit hanyalah sebuah desa yang ada disebelah timur sungai Brantas, yang dibangun dengan pembukaan hutan Tarikh oleh Sanggramawijaya [1].  Nama Majapahit berawal dari kedatangan orang Madura ke tanah tandus Tarikh, ketika mereka melakukan perjalanan dan mereka lapar dan setelah memasuki hutan mereka berupaya mencari sumber makanan untuk bertahan hidup. Mereka menemui sebuah pohon maja yang berbuah dan mereka memakannya. Akan tetapi buah yang mereka itu terasa pahit. Oleh sebab itulah nama daerah itu dinamakan Majapahit[2]. Pohon maja hanya ada dan tumbuh didaerah sungai Brantas bahkan sampai sekarang.

Majapahit adalah negara yang didirikan oleh Raden Wijaya, purta Lembu Tal keturunan Naga Singa Murti,menantu prabu Kertanagara dari Singasari. Pada hakekatnya munculnya kerajaan Majapahit adalah karena usaha keras dari Raden Wijaya dan bantuan dari pengikut setianya.

Silsilah Raja-raja Majapahit

Narraryya Sanggramawijaya (Sri Kertarajasa Jayawarddhana)

1293-1309

Jayanagara (Sri Sundarapandyadewadhiswaranamarajabhiseka Wikramotunggadewa)

1309-1328

Tribhuwanotunggadewi Jayawisnuwarddhani

1328-1350

Hayam Wuruk ( Sri Rajasanagara)

1350-1389

Wikrama Wardana-Khsumawardani

1389-1400

Suhita

1400-1447

Bhre Tumapel Dyah Kertawijaya

1447-1451

Bhre Pamotan (Sri Rajasawarddhana)

1451-1453

Dyah Suryawikrama Girisawarddhana

1456-1466

Bhre Pandan Alas (Dyah Suraprabhawa Sri Singhawikramawarddhana)

1466-1474

Bre Kertabumi

(1474-1477)

Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya (Sri Paduka Maharaja Sri Wilwatiktapura Janggala Kadiri Prabhunatha)

1477-1518

Nara Singa Murti

Jabatan kepala negara bersifat turun temurun, jadi yang memerintah kerajaan Majapahit menurut ketetapan adat ialah keturunan Narrarya Sanggramawijaya. Dalam perkembangan sejarah kerajaan Majapahit, memang diperintah oleh keturunan Narrarya Sanggramawijaya sampai pemerintahan Suhita dan setelah itu diperintah oleh keturunan selir. Adapun rajawangsa atau dinasti Majapahit yang didirikan oleh Narrarya Sanggramawijaya, tidak bernama Wijaya Wangsa 

Sistem Gelar Kerajaan

Kepala negara Majapahit adalah raja, umumnya raja diberi gelar Sri Maharaja. Dalam melaksanakan tugasnya, raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan yang terdiri dari beberapa bidang. Perihal mengambil keputusan penting, raja dibantu oleh kerabat kerajaan yang tak lain adalah orang-orang terdekat raja. Kerabat raja biasa disebut Dewan Pertimbangan Agung pemerintah Majapahit, yang terdiri dari sembilan orang. Para Dewan ini bersidang setiap kali Ingkang Sinuwun Prabu akan mengambil keputusan penting dan membutuhkan hasil suara yang bulat atau kesepakatan bersama.

Pada masa pemerintahan di Majapahit ada istilah-istilah bagi setiap pegawai-pegawai kerajaan. Misalnya saja, untuk pegawai pemerintahan disebut tanda. Para tanda Majapahit ini dapat digolongkan dalam tiga golongan: Pertama; Golongan Rakrian. Gelar ini berhak diginakan oleh Mahamantri Kartini, Pasangguhan/Hulubalang, Sang Panca Wilwatikta yakni lima orang pembesar yang diserahi tugas urusan pemerintahan Majapahit, Juru Pengalasan yakni pembesar daerah mancanegara, para Patih negara-negara bawahan.

Kedua; Golongan Arya. Golongan ini mempunyai kedudukan lebih rendah dari pada golongan rakrian. Jika seorang arya memiliki jasa-jasa maka bisa saja ia dianja digkat menjadi wredramantri atau mantri sepuh. Ketiga; Golongan Dang Arcaya. Sebutan ini diperuntukkan khusus bagi para pendeta Siwa dan Buda yang diangkat sebagai darmadyaksa/hakim tinggi atau apapati/hakim.

Apabila seorang raja memerintahkan bawahannya maka ada alur yang harus dilalui sehingga sebuah perintah raja dapat dijalankan. Perintah raja ditampung oleh tiga mahamentri yang disebut dengan Mahamantri Katrini yang terdiri dari tiga orang yaitu mahamantri Agung Hino, mahamantri Agung Halu, dan mahamantri Agung Sirikan. Kemudian perintah itu disalurkan kepada para pankirankiran makabehan termasuk sang panca Wilwatikta.

Akan tetapi ketiga mahamantri ini tidak memiliki wewenang dalam urusan negara secara langsung, karena urusan pemerintahan negara ada ditangan sang panca Wilwatikta yang dikepalai oleh patih seluruh negara, sang panca Wilwatikta terdiri dari patih, kanuruhan, rangga dan tumenggung.

Beberapa penggunaan gelar kerajaan:

  1. pemakaian gelar Rake Halu oleh Pu Sindok.

Berdasarkan prasasti Gulung-Gulung dilukiskan bahwa pada awal pemeritahannya Sri Maharaja Sindok bergelar  Rakai Hulu, karena ia pernah menjabat sebagai rakrian mahamantri Agung Halu, kemudian ia bergelar Rakai Hino, karena ia juga pernah menjabat sebagai rakrian mahamantri Agung Hino pada zaman pemerintahan Srimaharaja Wawa.

  1. pemakaian gelar Rakai Halu oleh Sinuwun Prabu Airlangga.

Pada prasasti Terep yang dikeluarkan oleh Airlangga pada 21 Oktober 1032, tercantum bahwa Airlangga adalah Rakai Halu pertama yang berhasil memperoleh gelar raja. Gelar Rakai Halu yang didapatkannya itu dipakai oleh Airlangga secara konsisten.

  1. jabatan rakrian mahamantri Agung Sirikan.

Dalam prasasti Kahyunan disebutkan jabatan rakrian mahamantri Agung Sirikan terdiri dari dua Sirikan, yaitu Rakai Sirikan yakni Sri Maharaja dan Rakrian Mahamantri Agung Sirikan yakni pejabat tinggi dalam kerajaan.

  1. Sang Panca Wilwatikta.

Para penghadap raja atau disebut juga sang panca wiliwatikta merupakan jabatan yang sangat tinggi dalam pemerintahan Majapahit. Dalam pupuh dijelaskan bahwa sang panca wilwatikta adalah lima orang pembesar dalam pemerintahan Majapahit yang terdiri dari: patih, kanuruhan, rangga dan tumenggung. Kelima pembesar ini dikerahkan untuk membantu utama Kanjeng Sinuwun Prabu dalam urusan pemerintahan. Diantara kelima pembesar itu yang memiliki kedudukan tertinggi adalah patih. Para patih dan pembesar negara bawahan menerima perintah dari patih Majapahit dan memberikan laporan tentang keadaan negara-negara bawahan kepada sang patih. Dalam Pararaton seluruh negara disebut dengan istilah patih amangkubumi.

  1. Wreda Mahamantri

Jabatan Wreda Mahamantri Agung mulai dikenal dalan serat Kekancingan Sidateka, yang dikeluarkan oleh raja Jayanagara pada tahun 1323. Jabatan ini dipegang oleh Sang Arya Patipati Empu Kapat.

DAFTAR PUSTAKA

Kawuryan, W. Megandaru. Tata Pemerintahan Negara Kertagama Keraton Majapahit. Jakarta: Panji Pustaka, Juni 2006

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto. Sejarah Nasional Indonesia jilid II, BAB VIII:” Kerajaan Singhasari dan Majapahit


[1] Kawuryan, W. Megandaru. Tata Pemerintahan Negara Kertagama Keraton Majapahit. Jakarta: Panji Pustaka, Juni 2006. hlm 196.

[2] Ibid, hlm 197

About these ads

One comment on “Birokrasi Kerajaan Majapahit

  1. Ping-balik: Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit « hayunthreedotwordpressdotcom

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s